DAFTAR KARTIL (SKRIPSI, TESIS, LAPORAN PENELITIAN DOSEN)

Skripsi: 90
Tesis: 0
Laporan Penelitian Dosen: 0
Total: 90

No. Biblio ID Title ISBN-ISSN
(Nomor Registrasi)		 Publisher ID Publisher Year Series Title Publish Place ID Classification
11TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMENUHAN PEMBAYARAN KAPAL / PERAHU NELAYAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG WANPRESTASI DI KARANG TURI KABUPATEN INDRAMAYUPERPUS-74201011602122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
22TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 31/PDT.G.S/2020 PN.IDNPERPUS-74201011712622021SKRIPSI 742012SKRIPSI
33ANALISIS YURIDIS PELAKU PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 216 /Pid.Sus/2016/PN.Kdr)PERPUS-74201011702922021SKRIPSI 742012SKRIPSI
44TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN UNTUK HARTA BENDA YANG BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPNPERPUS-74201011604522020SKRIPSI 742012SKRIPSI
55TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKAPERPUS-74201011503922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
66TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UPAYA NON PENAL MELALUI PENDEKATAN AGAMAPERPUS-74201011601922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
77TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP MASALAH UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER AND SYSTEM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 253/Pid.B/2013/PN JR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKPERPUS-74201011605622020SKRIPSI 742012SKRIPSI
88PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LAZADA YANG TIDAK SESUAI PESANANPERPUS-74201011704822021SKRIPSI 742012SKRIPSI
99TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN SERTA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DI KECAMATAN JATIBARANG DI HUBUNGKAN DENGAN KONSEP COMMUNITY POLICING (PEMOLISIAN MASYARAKAT) DALAM PERATURAN KAPORLI N0. 3 TAHUN 2015PERPUS-74201011707922021SKRIPSI 742012SKRIPSI
1010TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL YANG DI LAKUKAN OLEH NARAPIDANAPERPUS-74201011611522020SKRIPSI 742012SKRIPSI
1111TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA TANAH BERUPA PENGUASAAN SERTIFIKAT TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 5/PDT.G/2019/PN.NJK)PERPUS-74201011705522021SKRIPSI 742012SKRIPSI
1212ANALISIS YURIDIS NORMATIF SUATU PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ORANG YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI2020NONE
1313TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERIKATAN ANTARA SOPIR ANGKUTAN BERAS DENGAN PEMILIK PABRIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1366 KUHPERDATA2020NONE
1414TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SALAH SASARAN PEMBERIAN BANTUAN OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN2020NONE
1515TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI LAUT NATUNA UTARA MENURUT PERJANJIAN UNCLOS TAHUN 1982 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN2020NONE
1616TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE DI DALAM LAPAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN2020NONE
1717TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP GANTI RUGI PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MEROKOK PADA SAAT MEMBAWA PENUMPANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 6 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR2021NONE
1818ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA2020NONE
1919TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK SECARA LISAN YANG DILAKUKAN OLEH PT.HARAPAN SEJATI KARINDO BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:78 K/PDT.SUS/2013.2017NONE
2020TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA2020NONE
2121TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASAKAN PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 273/Pid.B/2019/PN.Idm2021NONE
2222TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/pid.sus-TPK/2019/PN.BDG)2020NONE
2323TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 44/Pid.Sus/2019/PN.Idn2021NONE
2424TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA MELALUI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NO.2334K/PDT./2019/.PN.TNG.BTN Dalam putusan NO.2334K/PDT./2019/.PN.TNG.BTN2021NONE
2525TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN PEREDARAN ALAT PEMBESAR PAYUDARA DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN2020NONE
2626TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Putusan Pengadilan Nomor 0285/PDT.P/2020/PA.IM)2020NONE
2727TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA HAMIL DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON DI PT GOLDEN FOOD INDUSTRY DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA2021NONE
2828TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS ISRTI BEDA AGAMA YANG DI TINGGAL MATI OLEH SUAMINYA YANG BERAGAMA ISLAM MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010)2020NONE
2929TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DARI PASANGAN CALON PENGANTIN YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA2020NONE
3030TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM) KEPADA NASABAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU DENGAN NOMOR 01/PDT.G.S/2015/PN.IDM2020NONE
3131TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI UTANG PIUTANG DALAM PERJANJIAN KONTRAK PANEN TRANSAKSI JUAL BELI UDAN PADA CV. TEGUH NIAGA (STUDI PUTUSAN N0MOR 51/PDT.G/2019/PN CBN)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian kasus kontrak panen transaksi jual beli udang yang menimbulkan adanya hutang piutang yang di dalamnya mengandung unsur wanprestasi dalam perkara nomor.51/Pdt.G/2019/PN Cbn dan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas perbutan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada pengguagat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 2020v,103NONE
3232TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PROGRM ASIMILASI NARAPIDANA DALAM RANGKA PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11 B INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN PERMENKUMHAM NO 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidan di lembaga pemasyarakatan kelas II B indramayu yaitu dengan membaurkan narapidana kehalaman depan pemasyarakatan indramayu dengan kegiatan kebersihan dan keterampilan.2021xi,105NONE
3333TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perilaku atau perbuatan yang melanggar norma undang-undang akan ditindaki secara hukum, karena hukum telah memberikan ruang untuk menentukan salah seseorang melalui proses hukum 2021v,78NONE
3434TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN LELANG JAMINAN GADAI DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.6/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa PT.Pegadaian dalam memberikan pelayanan kepada nasabah senantiasa memperhatikan aturan-aturan tentang penggunaan kontrak baku antara PT.Pegadaian dengan nasabah, sehingga jarang terjadi wanprestasi yang berujung pada masalah hukum.2020x,80NONE
3535TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba dihubungkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak meliputi: Non diskriminasi , Kepentingan yang terbaik bagi anak , Hak untuk hidup , kelangsungan hidup , dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.2021v,75NONE
3636TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH TANPA DIBUAT AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU No.17/Pdt.G/2020/PN.BGL).Dalam penelitian ini saya akan membahas kasus adanya jual beli tanah tanpa aktet berdasarkan kasus nomor No.17/Pdt.G/2020/PN.BGL dalam jual beli tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, adakalanya timbul hal-hal yang sebenarnya diluar dugaan, dan biasanya persoalan ini timbul dikemudian hari,salah satu contohnya adalah dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan dimana salah satu pihak (dalam hal ini penjual) melakukan kelalaian terhadap jual beli2020iii,95NONE
3737TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR:8/Pid.B/PN Idm TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTORKeberhasilan penanganan dan pemberantasan tindak pidana penahanan akan memberikan dampak yang sangat positif bagi lingkungan sekitar, kare dapat mengurangi jumlah tingkat pencurian kendaraan bermotor serta penadahan. 2020iii,64NONE
3838TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM POLISI BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU (Putusan Kasus Putusan Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.Idm)TIDAK ADA ABSTRAK2018v,75NONE
3939TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG HIBAH BERDASARKAN PASAL 171 HURUF G KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PASAL 1666 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Hasil kesimpulan studi pustaka dan pembahasan yaitu sebagai berikut : secara subtansial berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah, bahwa ketentuan pasal 1688 kitab undang-undang Hukum Perdata mempunyai ketentuan tentang hibah yaitu hibah dapat dihapuskan atau dibatalkan, akibat hukum atas pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum, maka objek hibah yang sudah di sertifikatkan atas nama si penerima hibah maka dengan adanya putusan atas pembatalan hibah dengan itu sertifkat hibah tidak berlaku lagi atau batal.2020vi,71NONE
4040TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENETAPAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KAWASAN OBJEK WISATA KULINER CIMANUK INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2017 PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Hasil penelitian ini bahwasannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di kabupaten Indramayu telah di atur dalam peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 16 tahun 2017 tentang penyelenggaran perparkiran dan telah sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku.2019vi,74NONE
4141TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN DENGAN DI RENCANAKAN TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 173 /Pid.B/2019/PN.Idn .Dalam perkara 173/Pid.B/2019/PN.Idm , hakim menjatuhkan putusan 1 6 (enam) Tahun Penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan. Dalam hal ini , seorang hakim hanya dapat memberi hukum pidana yang hanya tertera atau tercantum dalam pasal 10 KUHP.2021vi,92NONE
4242TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERDAPAT TUMPAHAN DARI TADAH TALANG AIR HUJAN RUMAH TETANGGA YANG BUKAN KEPEMILIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Hasil analisis bahwa sanksi perdata kepada tetangga yang dengan sengaja melimpahkan talang tadah air hujan yang bukan masuk dalam kepemilikannya dikaitkan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perbuatan melawan hukum yang diberikan tidak selalu harus berwujud uang. Hogeroad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula merupakan pemabayaran ganti kerugian yang paling tepat.2020viii,67NONE
4343TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PROSEDUR PERNIKAHAN YANG SALAH SATU PIHAKNYA MASIH DIBAWAH UMUR DENGAN ALASAN KONDISI TERTENTU OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDARAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.Hasil analisis bahwa diindonesia presentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun keatas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76 persen , jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Dari hasil analisis bahwa Kantor KUA menjalankan perannya dalam memberikan bimbingan melalui bimbingan pranika di KUA serta memberi jalan pengajuan dispensi bagi yang tengah dalam kondisi tertentu.2021vii,71NONE
4444TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN WARGA SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 354 KUHP DAN PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2019/PN Idm.Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP Bab XX KUHP beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiyaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi penganiyaan biasa, penganiyaan ringan, penganiyaan berencana dan penganiyaan berat.2020v,73NONE
4545TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG YANG BENAR MENJADI CACAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG (STUDI KASUS PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR CAB.INDRAMAYU) BERDASARKAN PASAL 1313 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa dalam proses pengiriman barang, PT.TIKI JNE menetapkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak pengirim. Perjanjian didasarkan kepada aturan umum yang berlaku dalam KUHPdt. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada perusahaan kurir JNE adalah dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot.2020viii,90NONE
4646TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EMPIRIS TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 6 TAHUN 2019 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TERHADAP ISBAT NIKAH DI KABUTAN INDRAMAYU (studi kasus banyaknya isbat nikah di desa tunggul paing Kecamatan lelea)Hasil penelitian menunjukan tujuan hukum tentang adanya isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan agar supaya perkawinan yang dilaksanakanya mendapatkan bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapatkan legalisasi baik secara Yuridis formal maupun dikalangan Masyarakat luas, Akta nikah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan dibuat ditempat pegawai pencatat Nikah 2020ix,77NONE
4747TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PELAKU PENYALAHGUNAAN IJIN TINGGAL WNA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan sanksi penyalahgunaan ijin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ijin keimigrasian. (2) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian.2020vi,89NONE
4848PENERAPAN DISKRESI POLISI DALAM PENGGUNAAN MOBIL PICK UP UNTUK ANGKUTAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Penelitian yang dilakukan penulis tentang penggunaan angkutan terbuka untuk angkutan orang diperoleh hasil bahwa : tindakan diskresi dapat diberikan saat memiliki tiga faktor, pertama adanya keadaan memaksa, adanya kekosongan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, etika dan disiplin. Selanjutnya penerapan pasal 137 UU LL AJ.2020v,76NONE
4949PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENCAIRAN DANA NASABAH PADA PUTUSAN NOMOR 38/PDT/2017/PN.IDM. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKANDalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada putusan nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Idm dianggap belum secara maksimal dikarenakan kurang kehati-hatiannya Bank dalam menerepkan Standar Operasional Bank dan dalam pelaksanaan kegiatan pembuktian (validasi) sistem.2019v,109NONE
5050TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PRAKTEK PELAKSANAANNYA Dari hasil penelitian dan analisis tersebut dapatlah disimpulkan bahwa : pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan hukum positif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 UU perkawinan kurang memberikan ketegasan secara unifikasi, karena disitu pembagiannya diserahkan kepada hukum (adat) nya masing-masing.2020vii,122NONE
5151TINDAK PIDANA MAIN HUKUM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG MENURUT HUKUM POSITIF DIHUBUNGKAN DENGAN NOMOR 235/Pid.B/2017PN.BrbTIDAK ADA ABSTRAK2021vii,137NONE
5252TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDIT PEMILIHAN RUMAH (KPR) DENGAN SISTEM SEWA BELI DIKAITKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2018/PN.SmgPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara Kredit Pemilikan Rumah dengan sistem sewa beli berdasarkan pasal 1338 KUHperdata dan pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian serta menentukan putusan pada perkara Kredit Pemilikan Rumah di PT Wijayaland Sukses Makmur di Pengadilan Negeri Semarang.2020vi,116NONE
5353TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH KABPATEN INDRAMAYU Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan tanggung jawab PT. Bank Republik Indonesia, Tbk KC Jatibarang dan PT. Bank Syariah Mandiri KC Jatibarang, dan upaya hukum yangdilakukan dalam praktek yang terjadi di lapangan sudah sesuai.2020x,146NONE
5454HAK EKSKLUSIF PENCIPTA LAGU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : jumlah royalti di bayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Dan, royalti harus di bayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang dilindungi oleh hukum.2020ix,73NONE
5555ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA PENYANDANG HIV/AIDS DI INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Hasil penelitian perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penderita HIV/AIDS Di Indonesia. Stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS mengubah perilaku, menghancurkan prospek kerja dan karier, serta menghambat akseske layanan kesehatan dan sosial lainnya. 2020vi,95NONE
5656TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SUATU PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN PUTUSAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR NOMOR 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpilkan bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Telah sesuai dengan hukum perjanjian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.2020vii,117NONE
5757TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PERHITUNGAN NILAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREADIT (Studi Kasus Putusan MA Nomor:2581 K/Pdt/2019)The purposeof this sereach is to find out the credit agreement that has been made with an error in calculating the value off the collateral object is categorized as a legal flawed agreement and to now the legal considerations off the supreme court judge in the decision Number: 2581 K/Pdt/2019 on the creadit agreement that has been made white an error in calculating the value of the object guarantee.2020vii,110NONE
5858TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP DIVERSI ANAK PELAKU KEKERASAN DAN PENGEROYOKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN PIDANA ANAKHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi anak yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa dilakukan Diversi yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, proses diversi wajib di upayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak di mulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.2020iix,124NONE
5959TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA KARTU KREDIT YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No : 155/Pid.Sus/2018/PN.CBN)Penelitian ini mengkaji tentang taraf sinkronisasi hukum yang melihat pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit.2021viii,76NONE
6060TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU BERDASARKAN PASAL 242 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 141/PID/2020/PT.DKI)Pertanggung jawaban pidan pelaku sumpah palsu dan keterangan palsu berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan putusan nomor: 141/Pid/2020/PT.DKI Dalam hal menyelesaikan suatu perkara pidana sangatlah penting, karena dapat menentukan nasib dari terdakwah.2020v,69NONE
6161PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TOPENG KLANA DI INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.Penelitian bertujuan untuk pemilik Hak cipta Tari topeng klana Indramayu dan Perlindungan hak cipta tari topeng klana Indramayu dihubungkan denngan undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta.2020v, 69NONE
6262TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTATIF UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISAN TERHADAP PERAN FUNGSI PATROLI POLRES INDARAMAYU DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYUImplementasi peran satuan fungi patroli polres Indramayu dalam mencegah tindak pidana eksploitasi anak di kabupaten Indramayu dikaitkan dengan pasal 14 undang-undang nomer 2 tahun 2002 tentang kepolisian 2020v, 73NONE
6363TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA PASAL 347 JO PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1): STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.238/PID.B/2020/PN.BDGSurat dakwaan dalam proses pidana adalah dasar hukum bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan, ia merupakan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan pendapat tentang kasus yang diperiksa.2021v, 86NONE
6464TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH DI DESA SEGERAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 41/Pdt.G/2020/PN Idm)Jaminan perlindungan dalam hal pertanahan yang saat ini diatur dalam undang-undang pokok Agrarias (UUPA). Secara khusus terhadap peraturan mengenai bukti atas kepemilikan tanah sebagaimana telah diatur pada pasal 19 ayat 2 UUPA DAN peraturan pemerintah nomer 24 tahun 1997 pasal 1.2021vi, 126NONE
6565TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN KERJA ANAK ANTARA PENGUSAHA DAN ORANG TUA PEKERJA BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pada 2020, kemiskinan diproyeksi meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak. Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada 2030 sebanyak 70% anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing.2021vii, 111NONE
6666TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TATA CARA PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 PASAL 97AYAT 1 DAN 2Akibat hukum apabila terjadi kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak tidak dilakukannya prosedur pengukuran tanah terlebih dahulu , maka konsekuensinya adalah pengulangan proses peralihannya atau penggantian sertifikatnya membutuhkan pengaturan terkait dengan konsekuensi - konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut.2018v, 62NONE
6767TINJAUAN YURIDIS PENENTUAN KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK PADA SERTIFIKAT GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIAUntuk menanggulangu timbulnya sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum perlu adanya upaya peranan aktif dari lapisan masyarakat , yaitu masyarakat sipil , instansi pemerintah, dan instansi yang terkait dengan bidang pertanahan serta peranan lembaga penegaj hukum atau badan peradilan. Jika terdapat bukti kepemilikan yang sama terhadap dua sertifikat dengan atu objek yang sama sering disebut dengan sertifikat ganda.2021ix, 71NONE
6868TINJAUAN TYURIDIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSistem Peradilan Pidana Anak , diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah merupakan hukum positif yang mengatur tentang berbagai permasalahan tentang anak yang berhadapan dengan hukum , baik dia sebagai pelaku kejahatan, sebagai aksi maupun sebagai korban, Undang - undang tersebut nerupakan pengganti dari Undang - Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang - Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan kebutuhan hukum masyarakat karena bekum secara komprehensif memberi perlindunfgan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang - undang baru.2019vi, 130NONE
6969TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI INDRAMAYU ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.G/2019/PN.Idm )Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan , apabila debitur tidak melakukan apa yabg diperjanjikan. 2021vii, 77NONE
7070TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 16/PRT/M/2014Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masaharakat mempunyai peran penting dalam usaha pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, menjaga keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengen p]memperhatikan keadilan serta meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi terutama pada wilayah yang sudah tinggi tingkat pertumbuhannya.2021vi, 80NONE
7171TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 340 j.o PASAL 55 AYAT (2) KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 398/Pid.B/2019/PN.IdmKejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti di perdebatkan. Kejahatan merupakan problem manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus - kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi2021x, 121NONE
7272TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY ( FINTECH ) SYARIAH DALAM MENYELENGGARAKAN MASA KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 HURUF ( C) UNDANG-UNDANF NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGANPerkembangan dan antusias masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamunya pendirian lembaga keuangan syariah ( LKS ) salah satunya adalan Fintech syariah. Fintech syariah merupakan inovasi layanan konvensional , juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman.202181NONE
7373TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PELANGGARAN PIDANA KERUMUNAN MASA PADA SAAT PANDEMI COVID -19 DIKAITKAN DENGAN N0.6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN JUNCTO PASAL 216 KUHPUntuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan khususnya di Petamburan Jakarta Pusat melalui penegakkan hukum yang tegas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 2022ix, 67NONE
7474TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 97/Pid.B/2017/PN.IdmMasalah kejahatan sosial merupakan hal yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia masih ada karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi dan setiap masyarakat di dunia ini.202191NONE
7575TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BERDASARKAN PASAL 303 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 318/Pid.B/2019/PN.IdmPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan putusan Nomor :318/Pid.B/2019/PN.Idm. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian Putusan Pengadilan Negeri Indramayu.202180NONE
7676TINJAUAN YURUIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA PROSTITUSI BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 268/PiD.B/2019/PN.INDRAMAYUPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan Tindak Pidana penyedia Prostitusi Asusila dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyedia Prostitusi. 2021viii, 71NONE
7777TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 43 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Penulis melakukan analisa / kajian dari hasil literatur - literatur Mengani kedudukan Hukum Anak Dari perkawinan Dihubungkan dengan PUtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.2021iii, 160NONE
7878TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PASAL 481 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 6/P.idb/2020/PN.IdmUntuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian hukum normative ( normative legal research ) yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif yuridis.202182NONE
7979TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PT. GLOBAL JET EXPRESS ( J&T EXPRESS ) CABANG KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM DAGANG.Pengangkutan / pengiriman banrang ialah pemindahan barang dari tempat asal ketempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan / pengiriman barang, peraturan serta hak dan kewajiban abtara J&T Express dengan pengirim serta tanggungjwab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.2021ix, 95NONE
8080TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP SENGKETA KONSINYASI GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH PADA PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 30/Pdt,G/2020/PN IdmDalam penerapan konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah melalui serangkaian prosedur diantaranya terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak , pemerintah dan pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan benda - benda yang ada diatas tanah tersebut.2021iv, 111NONE
8181TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM BENTUK PENCABUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU KEPADA KORBAN BERMODUS RAYUAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NO. 282 / PIDANA B/2014 PN INDRAMAYU )Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan Asusila terhadap anak dibawah umur dalan pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum positif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Asusila terhadap anak dibawah umur. 2021ix,78NONE
8282TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI KASUS NOMER : 99/pdt/2019/PN.Idm)prosedur penegakan hukum diawali dari penyidikan, penuntutan dan proses peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidik menerapkan pasal 44 ayat (4) undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tanggga dan berita acara pemeriksaan dari hasil pemeriksaaan saksi-saksi dan pengakuan tersangka.2021iii, 65NONE
8383PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR PT. MANDALA FINANCE Tbk. JATIBARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.Penarikan atas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan tanpa alas hak yang benar. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajiban melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.2021viii, 94NONE
8484TINJAUAN YURIDIS TENTANG TIDAK DILAKSANAKANNYA ( WANPRESTASI) UTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 1338 KUPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 51/pdt.g/2019/PN.Idm)Perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adananya prestasi kata sepakat akibat hukum. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.2021vii, 73NONE
8585TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN WILAYAH HUKUM POLSEK SUKAGUMIWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIANPenegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian negara Republik indonesia berdasarkan pasal 13 undang-undang nomer 2 tahun 2002 tentang kepolisian, termasuk juga dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan. Pada tahun 2020 penegak hukum terhadap tindak pidana penganayaan ringan di wilayah polsek sukagumiwang tidak berjalan dengan maksimal.2021iii, 76NONE
8686WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL BERDASARKAN PASAL 1243 KUH PERDATA ( STUDI KASUS DI CV.GATSU INDAH KOTA INDRAMAYU)wanprestasi atau dikenal denagn istiah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatau prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.2021vi, 109NONE
8787PERAN SATRESKRIM NARKOTIK POLRES INDRAMAYU DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DENGAN MODUS PENGIRIMAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD COVID-190 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKAkejahatan narkotika atau bahkan penyalahgunaan dan penyelundupan psikotropika memiliki ruang dan dimensi tersendiri baik secara internasional localdan bahkan kejahatan ini terorganisir.2020v, 71NONE
8888IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK IJIN CUTI MENGUNJUGI KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ( STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B INDRAMAYU)Narapidana adalah terpidana yang menjalai pidna hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, narapidana meskipun seorang yang telah dirampas kemerekaan oleh negara namun harus tetap dijamin hak-hak dasarnya selama menjalani pidana.2021ix,67NONE
8989TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 323/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)Berbagai macam medi sosial kini telah menyebar luas ke berbagai kalangan mulai dari anak - anak , mahasiswa, orangtua, ibu rumah tangga baik itu dari kalangan ekonomi menengah atas hingga kalangan ekonomi bawah dengan alasan kebutuhan masing - masing pengguna. 2021vi, 93NONE
9090KEWENANGAN POLISI DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPenyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana pelanggaran.2020vii, 82NONE
9191TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI OLEH KEPALA KANTOR PAJAK AMBON DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANGAN NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIKorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya ( cirme without offends ) , karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus .2020v, 82NONE
9292TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERIKATAN UNTUK BERBUAT SESUATU DALAM PERJANJIAN JASA WEDDING ORGANAIZER BERDASARKAN PASAL 1239 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATAPekerjaan wedding Organizer adalah penawaran suatu jasa yang secara khusus membantu bcalon pengantin dan keluarga dalam merencanakan rangkaian acara pernikahan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan, tidak sedikit pula di era modern ini banyak yang mewujudkan impian pernikahan melalui jasa wedding organizer.2020v, 76NONE
9393PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera, Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrasi ( tilang ) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.2021iii, 102NONE
9494PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DALAM STATUS SEWA / RENTAL.Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Kasus penggelapan mobil yang menimpa para pengusaha rental kian marak di masa pandemi COVID 19 2021vii, 77NONE
9595PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK SPECS TERHADAP PEREDARAN BARANG TANPA LISENSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.Produk dari merek SPECS banyak dipalsukan , seperti sepatu dan tas yang dipalsukan dann sulit untuk dibedakan anatara produk barang Specs dengan barang tiruan / palsu. Di Kota Indramayu banyak dijumpai pedagang yang menjual barang dengan merek dagang SPECS yang disangka palsu atau bukan merupakan produk SPECS PT. Panatrade Caraka.2021vii, 86NONE
9696TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN DAN KEKARASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DIKAITKAN DENGAN PASAL 365 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANAKejahatan geng motor pada saat ini telah muncul kembali ditengah - tengah masyarakat yang memang sedang merasakan gangguan kesehatan global bersama yaitu pandemi covid 19. salah satunya adalah di daerah Kabupaten Indramayu yang jelas - jelaslah menggangu kenyamanan dan keamanan kehidupan masyarakat pada umumnya.2021v, 71NONE
9797TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING ( OVERSTAY ) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIANBanyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas - batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Pelanggaran dan kejahatan keimihrasian pun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia.2021vii, 77NONE
9898TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDNAG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.Secara realita perkawinan adalah bertemunya makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedangkan tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat atau denga lain kata perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan warahmah.2021vii, 106NONE
9999TINJAUAN YURIDIS MENGENAIB KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM INDUSTRI RUMAHAN ( HOME INDUSTRRIES ) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA.Penelitian yang berjudul " Tinjauan Yuridis mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam Industri Rumahan ( Home Industri 0 Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja lingkungan kerja.2021ix, 82NONE
100100TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMASAN DENGAN CARA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DBT COLLECTOR BERDASARKAN PASAL 358 AYAT 1 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA.Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan utang. Salah satunya adalah penggunaan jasa debt collector yang notabene merupakan cara penyelesaian diluar hukum dan masih menjadi kontroversi karena cara kerja debt collector tidak memiliki Standar Operational Prosedur ( SOP ).2021ix, 78NONE
101101TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENETAPAN NOMOR 282/PDT.SUS-PAILIT/2021 TENTANG HOMOGASI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPUDalam kepailitan , hingga dinyatakan pailit, Debitor tidak mengakui utangnya kepada Kreditor , menyebabkan para pihak akan mengambul upaya hukum apapun untuk mendapatkan kembali haknya. 2021viii, 79NONE
102102TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN APARAT SABARA KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM MASA PANDEMI COVID 19 YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK - HAK ANGGOT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarjinalkan hak - hanya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya. Ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya. 202171NONE
103103TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERSELISIHAN HUBUNGAN INSUTRIAL OLEH PT. SANTA INDUSTRY ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 228/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)Hubungan industrial adalah merupakan bagian pembagunan di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan salah satu amanat dari Pasal 8 D ayat ( 2 ) Undang - Undang Dasar 1945 , terjadinya perselisihan merupakan hal yang lumrah terjadi, perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004.2021vii, 66NONE
104104TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BPR HARAP GANDA KANTOR CABANG MAJALENGKA DENGAN NASABAH BERDASARKAN PASAL 1234 KUHP PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5 /PDT.G.S/2019/PN.MJL)Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdaraskan pasal 1338 ayat 1 ( KUHP ) perdata dan bagimana akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. 2021vii, 75NONE
105105TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENYEBARAN FILM TANPA LISENSI YANG DIUNDUH DI WEBSITE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR TAHUN 2014Kemajuan teknologi pada era saat ini, era 4.0 membawa dampak positif bagi warga dunia maya, salah satunya pada bidang perfilman, kemudahan dalam mengakses situs streaming film di website resmi di internet seperti Netflix Amazon, BBC , dll. 2021viii, 81NONE
106106TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR GUGATAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEROBOTAN TANAH KECAMATAN SINDANG ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2020/PN.IDM)salah satu identitas dari neara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak - hak warganegaranya.sebagiaman diketahui bahwa tujuan hukum ialah untuk mengatur ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.2022vii, 92NONE
107107HAK ATAS TANAH BENGKOK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PEMUKIMAN WARGA DI KECAMATAN PASEKAN KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGARARIApenelitian ini bermaksud untuk mengetahui setatus hak atas tanaah bengkok terutama berkaitan denagn status hak bengkok yang digunakan sebagai lahan pemukiman.2022vii, 107NONE
108108TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERKAIT PENGANGKUTAN DAN NIAGA SOLAR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN INDRAMAYUMinyak das gas bumi merypakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam stratgis 2022x, 69NONE
109109ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP JURNALIS DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT 3 ( JO ) PASAL 45 AYAT ( 3 ) UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( ITE )Di Indonesia kebebasan memperoleh atau menyebarkan informaso diatur dalam Pasal 28 F Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuun 1945.2022vi, 113NONE
110110TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN YANG DI PHK PADA MASA PANDEMI COVID - 19 MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANCorona Virus Diseases 2019 atau yang disebut covid 19 merupakan virus yang berasal dari Kota Wuhan China dan menyebar hampir ke seluruh dunia dan tak terkecuali Indoensia. 2022vii, 73NONE
111111TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRTSpesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kepustakaan 2022viii, 99NONE
112112TINJAUAN TYURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA KEPEMILIKIAN SENJATA API LEGAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR DARUAT NOMOR 12 TAHUN 1951 D KABUPATEN INDRAMAYUIndonesia sebenernya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api ilega; untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 19512020iii, 74NONE
113113PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN PENJUAL ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP JO PASAL 45 AYAT ( 2 ) UNDANG-UNDANG ITEkejahatan yang seing terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online degan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata .2022ii, 72NONE
114114KEDUDUKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 53 TAHUN 2010 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILPegawai negeri sipil pada saat sekarang ini disebut juga sebagai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara selanjutnya disebut ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan terhadap keberhasilan penyelengaraan pemerintah dan pembangunan.2022iii, 98NONE
115115TINJAUAN YURIDID VONIS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN NO : 868/Pid.B/2021 PADA PENGADILAN NEGARA JAKARTA SELATANDi indonesia istilah negara hukum sudah diperhunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka.2022v, 106NONE
116116TINJAUAN YURIDID TANAH BENGKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENATNG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAN , HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAHberdasarkan penjelasan peraturan pemerintah republik indonesia no 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan bahwa pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 19452022iv, 135NONE
117117TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN ( WANPRESTASI ) ATAS GANTI RUGI SEWA KENDARAAN RODA EMPATDalam praktek bisnis pengelolaan rental ( persewaan ) mobil terdapat hubungan hukum sewa - menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. 2022vi, 68NONE
118118TINJAUAN YURIDIS NORMATIF ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP ) JUNCTO UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( ITE )Dalam ranah Ilmu Hukum, dikenal yang namanya Hukum Formil atau Hukum Acara yang berfungsi untuk acara bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum Materil manakala terjadi pelanggaran.2020vi, 116NONE
119119PEMENUHAN HAK - HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL INDRAMAYU DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIAPekerja migram Indonesia adalah setiap watga negara Indonesia yang akan ,sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan sebagai penghargaan khusus 2021ix, 84NONE
120120TINJAUAN YURIDIS NORMATIF WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ELEKTRONIK APLIKASI SHOPEE PAYLATER MENURUT PJOK NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIWanprestasi berasal dari bahasa Belanda Wanprestastie yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak - pihak tertentu di dalam suatu perikatan.2022vii, 75NONE
121121TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR 3882/PDT.G/2021/PA.IMPembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan dengan putusan pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.2022viii, 85NONE
122122TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN GANTI TUGI DALAM PENGANGKUTAN UDARA YANG DIKARENAKAN FORCE MAJERUE DIKAITKAN DENGAN PERMENHUB NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDUL FITRI 1441 HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS DISEASES 2019 ( COVID 19 )Penelitian ini membahasa tentang permasalahan keadaan memaksa atau force majeur yang menyebabkan sejumlah penumpang angkutan udara harus dibatalkan keberangkatannya berdasarkan sejumlah penumpang angkutan udara 2022xi, 79NONE
123123TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMALSUAN SURAT HASIL TES COVID-19 DIHUBUNGKAN PASAL 263 KUHPIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 222/PID.B/2021/PN.IDM)tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat terlebih lagi negara.2022v, 98NONE
124124TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP ) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADAILAN NEGERI MAKASAR NOMOR 1131/Pid.B/PN/MKsKejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana pada beberapa pasal yaitu: pasal 372(penggelapan biasa) pasal 373 (pemggelapan ringan ), pasal 374 dan pasal 375 penggelapan dengan 2022iv, 122NONE
125125ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGRAN KARANTINA KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DARURAT KESEHATAN (studi kasus putusan pengadilan negeri nomer 32/Pid.sus/2021/PN/Mad)dalam penelitian inimembahas tentang permasalahan mengenai kebijakan pemerintah di saat pandemi covid-19 yang sering di selewengkan oleh masyarakat padahal dapat menimbulkan dampak cukup serius dimana penyebaran corona virus diserse terbilang cukup signifikan di tahun 20212022iv, 86NONE
126126ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM SESEORANG BEZITER TO GOEDER TROUW YANG MEMEGANG KEKUASAAN ATAS BENDA BERGERAK DIGADIKAN DI PT PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1977 KUHPERDATAbezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadiatau dengan perantara orang lain seakan -akan itu miliknya sendiri2022v,68NONE
127127TINJAUAN YURIDIS NORMATIF ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.003323 BAMBU APUS ATAS NAMA PT BAMBU INDAH TIMUR DI ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK ALM. NY HJ. ROMLAH BIN DJOJO DIREJO NOMER 6414 DIHUBUNGKAN DENGAN PP NOMER 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ( studi putusan nomer 144/G/2020/PTUN-JKT)dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu..1. bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak milik dihubungkan dengan putusan pengadilan No.144/9/2020/PTUN/JKT.2022vi, 102NONE
128128ANALISA HUKUM TENTANG KONFLIK UNI EROPA YANG SECARA SEPIHAK MENAIKAN BEA MASUK IMBALAN KEPADA INDONESIA DALAM KOMODITAS BIODIESEL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN ARTICLE VI ANTI-DUMPING AND CONTERVAILING DUTY WTOpenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti data skunder sebagai bahan dasar untuk meneliti Kemudian mengadakan penelusuran terhadap perturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.2022vi, 133NONE
129129TINJAUAN YURIDIS PENERAPANPRINSIP RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKUA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATANLAPAS ( lembaga pemasyarakatan ) merupakan wajah dari sistem peradilan pidana. Sebagai tolok ukur keberhasilan peradilan pidana di indonesia di indonesia dan sebagai titik akhir dari muaranya seluruh tindak pidana ini mengakibatkan kelebihan hunian di seluruh lapas dan rutan di indonesia.2022vii, 91NONE
130130TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU ( PUTUSAN PERADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMER 335/Pid.sus/2020 PN.Idmpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami peraturan dan penerapan unsur unsur netralitas kepala desa dan pertimbagan majlis hakim dalam memberikan vonis tindak pemilihan bupati dan wakil bupati indramayu.2022vi, 71NONE
131131TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMER 7 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN MENIMBUN BARANG PADA KONDISI TERTENTU ( STUDI KASUS PUTUSAN : NOMER 14/PID.SUS/2021/PN/MRS)Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum . Arti yang terkandung sebagai negara hukum adalah bahwa dalam penyelengaraan suatu negara dan pemerintahan serta dalam penyelesai masalah dalam suatu masyarakat hrus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.2022vi, 69NONE
132132ANALISIS GADAI DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN PASAL 1150 KUHPERDATA TENTANG GADAI DIKAITKAN 9 PUTUSAN PN BANDUNG NOMER 507/PDT.G/2020/PN.BDG)dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi negara hukum itu dan pula penerapanya dalam situasi indonesia dewasa ini, menurut pendapat saya, kita dapat merumuskan kembali adanya prisip pokok negara hukum ( Rechstat) yang berlaku dizaman sekarang.2022vi, 81NONE
133133TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN 9 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO NOMER 28/PDT.G/2020/PN/BKOsesuai dengan uu perkawinan, bahwa jika suami istri telah bercerai, maka kewajiban untuk megasuh dan merawat anaka-anak tetap kewajiban mereka yaitu suami istri.2022vii, 84NONE
134134TINJUAN YURIDIS TENTANG MEMILIKI SENJATA API RAKITAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMER 12 TAHUN 1951 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 115/PID.SUS/2019PN.KNGdalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu ( 1) bagaimanakah kesesuaian hukum pidana material terhadap tindak pidana memilili senjata api rakitan tanpa ijin dihubungkan dengan undang-undang darurat republik indonesia.2022vi, 89NONE
135135DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A INDRAMAYU (ANALISIS PENETAPAN : NOMER 182/PDT.P.2022/PA.IM)undaang-undang nomer 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.2022IV, 68NONE
136136ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR DISERTAI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAsemakin bertumbuhnya perekonomian di indonesia, semakin banyak masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor, menurut badan pusat statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor yang masih beroperasi di seluruh indonesia pada tahun 2018 mencapai 126.508.776.2022vi, 93NONE
137137ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK pada pelaku residivis pengulang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomer 23 tahun 2002 Jo. Undang undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.2022vi, 74NONE
138138EKSISTENSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KASUS PEMERKOSAAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 178/PID.B/2021/PN CIREBONvisum et repertum merupakan salah satu bukti dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter ahli forensik.2022iv, 79NONE
139139TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI CV. PADI KAPAS DESA KENANGA KECAMATAN SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Undang - Undang ketenagakerjaan merupakan peraturan yang mengatur berbagai hal terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia, Undang - undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Landasan , asas dan Tujuan Pembangunan2022iv, 80NONE
140140TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDNAG - UNDANG NOMOR N30 BTAHUN 2002 TENTA NG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIAlokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah usat keseluruhan desa memang rentang terjadi tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa2022vii, 73NONE
141141TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TERHADAP PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYUPerkawinan telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin abtara seorang pria dan seorang wanita.2021ix, 91NONE
142142TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAM INDONESIA SERTA PEMIDANAANNYA DIHUBUNGKAN PASAL 378 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penulisan penelitian hukum kepustakaan yang dilakkan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka atau data sekunder.2022iv, 75NONE
143143TINJAUAN YURIDIS NIRMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN SINEMATIGRAFI DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAPermasalahan mengenai pelanggaran hak Cipta ini tentu saja cukup meresahkan dan tidak hanya terjadi di Indonesia tidak terkecuali di daerah daerah kecil seperti di indramayu2022v, 73NONE
144144KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES MEDIASI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHYN 2019 TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN MELALUI MEDIASIMediasi merupakan suatu mekanisme baru yang digunakan dalam menyeselaikan sengketa disharmoni perundnag - undangan . Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kementrian Hukum Nomor 2 tahun 20192022V, 100NONE
145145TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMER : 81/PID.SUS/2019/PN.IDMtindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sangat sulit diberantas.dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan.2021viii, 88NONE
146146TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SESAMA JENIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO: 70/PID.SUS/2011/PN.PWT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 NO 2 UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKbahwa sebelum UU PSK dibuat, perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan menurut KUHP. Pengaturan dalam KUHP bersifat sangat umum sehingga perlindungan terhadap sakasi dan koraban sering tidak memadai rasa keadialan terhadap sakasi dan korban2017v, 85NONE
147147TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASAR PASAL 363 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER : 47/PID/B/2020 /PN.IDM)pencurian dengan pengerusakan adalah termasuk unsur perbuatan pencurian dengan pemberatan karena mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok.2021vi, 81NONE
148148TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMER 71/PUU-XIX/2021 DIHUBUNGKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIAundang-undang nomer 42 tentang jaminan fudisia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fudisia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.2022iv, 134NONE
149149TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG WANPRESTASI PADA KASUS JUAL BELI BARANG PERLENGKAPAN KAPAL PADA PT GOLDEN HARDWARE DAN PT BUMI LAUT PERKASA DIHUBUNGKAN DENGAN ( PUTUSAN NO.110/PDT.G/2019PN.BTMInteraksi jual beli erat kaitanya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ni cenderung melibatkan dua orang atau lebih dan diantaranya melibatkan suatu perusahaan.2021vii, 92NONE
150150TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEWARISAN ANAK KETURUNAN TIONGHOA YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA BERDASARKAN KUH PERDATA ( BW ) HUKUM ADAT TIONGHOA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI )saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata ) di indonesia masih bersifat dualism dan pluralism.2021iv, 127NONE
151151TINJAUAN YURISIS TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR YANG TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP SUATU PRODUK BARANG CACAT KEPADA RETALLER DIKAITKAN DENGAN PASAL 1507 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAperan distributor dan retailer dalam perjalanan bisnis sangatlah berkaitan antara satu sama lain., oleh karena itu harus adanya asas keterbukaan dalam pendistribusian barang hal itu untuk mencegah terjadinya bararang cacat tersembunyi.2022v, 73NONE
152152TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM KETENTUAN UPAH MINIMUM SEBAGAI SUATU UPAYA KESEJAHTERAAN PEKERJAdalam rangka mengantisipasi perkembangan pengupahan di indonesia pada kususnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk membenahi pengaruh upah sesuai dengan kondisi perusahaan.2022iii, 67NONE
153153TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUSNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU ( PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMER 225/PID.SUS/2022/PN.IDMdengan judul tinjauan yuridis normatif penerapan sanksi tindak pidana khusus dalam pemilihan kepala daerah kabupaten indramayu (putusan pengadilan negeri indramayu nomer 335/pid.sus/2020/pn.idm2022vi, 70NONE
154154TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM AKIBAT MENGANGGU KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 42/PDT.G/2021/PN.WNO)Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya kehidupan rumah tangga orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum ( PMH ), yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian pada kehidupan rumah tangga lain.2022xi, 141NONE
155155TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN ABORSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCO PASAL 56 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( STUDI KASUS: PUTUSAN NOMER 15/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)dalam penelitian ini membahas mengenai sua sub masalah yaitu; bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana membantu melakukan aborsi, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan adanya tindak pidana melakukan aborsi dalam putusan pengadilan negeri.2022iii, 92NONE
156156TINJAUAN YURIDIS PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN MOBIL DEBITOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN LEASING MENGGUNAKAN DEBT COLLECTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMER 18/PUU-XVII/2019 DALAM PRESPEKTIF KUHPERDATAleasing ( sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal yang diberikan . Mahkamah konstitusi pada tanggal 25 februari 2019 mengeluarkan putusan no 18/PUU-XVII/2019.2022vii, 91NONE
157157PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DARI TINDAKAN FRAUD BERDASARKAN PERATURAN OTORISASI JASA KEUANGAN NOMER 39/POJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM (studi kasus bank BJB cabang Indramayu)lembaga perbankan adalah lembaga yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sehingga apabila terdapat suatau masalah pada perbankan suatu negara, maka perekonomian negara tersebut akan menjadi kacau.2022vi, 89NONE
158158TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS RESTORATIV JUSTIC DALAM TINDAK PIDANA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMER 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.upaya dalam rangka untuk mecapai aspek keadilan aspek penegakan hukum diperlakukan adanya pengkajian kembali terhadap asas-asas hukum nasional yang telah dirumuskan sebelum dengan perkembangan kesadaran masyarakatsaat ini agar hukum dapat berlaku efektif dalam pengaturanya.2022iv, 78NONE
159159TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT BUKU FIKSI YANG MEMEGANG HAK CIPTA BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAbuku termasuk hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagimana diamanatkan oleh undang- undang dasar 1945.2022iv, 85NONE
160160ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG DEWASA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG NOMER 07/PID.SUS/2018/PN.SBGbahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan pengadilan negeri subang nomer 07/pid.sus/2018/pn.sbg telah mempertimbangkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana .2019v, 71NONE
161161TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM HAL SALAH TEMBAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP )undang-undang yang mengatur kepolisian negara republik indonesia yang berlaku saat ini adalahundang-undang nomer 2 tahun 2002, sebagai pengganti undang-undang nomer 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia.2019iv, 116NONE
162162TINJAUAN YURIDIS PENANGGUALANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA hukum merupakan alat kontrol yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu perubahan. Tugas hukum adalah menggerakkan tingkah laku masyarakat sesuai dengan keinginan 2020iv, 83NONE
163163PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA GUNUNGSARI MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 1999 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITARASEpenelitian ini bermaksud untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi di tinjau dari undang-undang no 30 tahun 1999, terutama bersangkut paut mengenai kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi.2022vi, 97NONE
164164TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGHINAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMER :401/PID.B/2018/PN.IDMtindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu dierhatikan.banyak kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang saaat ii berkembang luas seiring terdapat media, baik media cetak maupun media elektronik.2020v, 91NONE
165165TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA PRODUK OBAT TRADISIONAL TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA DI KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENdasar negara republik indonesia secara jelas dituangkan dalam undang-undang negara republik indonesia 1945 bahwa dengan bertujuan melindungi segenap bahasa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.2017iii, 60NONE
166166TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA MEMATA - MATAI ( CYBER ESPIONAGE ) MEMBOCORKAN RAHASIA NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARATidak jarang pula semakin meningkatnya peranan bglobal maka terdapat pula dampak negative yang pada akhirnya berdampak pada keamanan negara . Salah satu kasus yang terjadi adalah cyber espiongae yang dengan sengaja ataupun tidak senagja guna membocorkan rahasia intelejen negara atau sebuah institusi 2021iv, 75NONE
167167TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG DISPENSISASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINANPerkawinan aalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seirang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentyk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.2021vii, 71NONE
168168TINJAUAN YURIDIS LEGALISASI ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN PRODUKSI Saat ini aborsi bukam lagi merupakan persoalan yang tabu untuk dibicarakan . Hal tersebut dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi peristiwa aktual yang dapat terjadi dimana dan kapan saja.2020iv, 107NONE
169169TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 7A AYAT 1 UNDANG - UNDANFG NO 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKANHak restitusi yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang di derita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban yang merupakan suatu penetapan Undang - undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.2022viii, 82NONE
170170TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORPUSI BERLANJUT DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA SEJAHTERA DIKAITKAN DENGAN UNDANG 0 UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO PASAL 64 AYATR 1 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANATentang tindak pidana korupsi berlanjut dana bantuan sosial program beras untuk keluarga sejahtera yng dilakukan oleh Supratikno mantan kepala agung agomulyo Kec. Banjit Lampung2022viii, 155NONE
171171TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PENYELENGGARAAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIANKoperasi simpan pinjam bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam ranbgka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur2022vii, 72NONE
172172TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERDAGANGAN MAKANAN KADALUWARSA EXPIRED KEMASAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UYNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENSuatu produk pangan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari akibat yan g dapat merugikan atau membahayakan kesehatn manusia.2022v, 74NONE
173173PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KABUPATEN INDRAMAYUKesejahteraan hidup merupakan harapan , keinginan dan hak manusia yang lahir di muka bumi ini, termasuk nelayan , Pemerintah dalam hal ini menteri kelautan dan perikanan telah memberikan asuransi jiwa bagi nelayan yang mejinggal dunia.2022vi, 70NONE
174174TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARISAN MENGENAI ANAK BEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG PEWARISANHukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa - siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagian - bagian yang diyterima setiap ahli waris dan cara - cara pembagiannya.2022vi,101NONE
175175TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT FARMASI TANPA IZIN EDAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 197 Jo pasal 106 undang - undang niomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional , dan kosmetika. Kejahatan tersebut termasuk ke dalam pidana, khusus yang seyoganya memiliki hukuman cukup berat, tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar merupakan gejala sosial yang dihadapi masyarakat,2022viii, 85NONE
176176TINDAK PIDANA PENJUALAN NARKOTIK HASIL SITAAN ANGGOTA KEPOLISIAN DI TANJUNG BALAI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK POLRI DAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.Spesifikasi penelitian ini merupakan spesifikasi Hukum Deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang 11 anggota Polri di Tanjung Balai Sumatera Utara kedapatan menjual narkotika hasil sitaan sebanyak 19 Kg.2022vii, 84NONE
177177TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENJABAT NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 131/PID.SUS/PN.BNABelakangan ini marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list, meneruskan, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian serta sederet tindakan lainnya penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah di atur dalam pasar 45 Ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan uraian diatas, kasus yang dialami oleh salah satu pendakwah, ustadz Alvian Tanjung yang menyatakan terdakwah SYUKRIANTO, S.Sos, M.Si Bin (Alm) H.M. SALIH MUNSYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"2019v, 77NONE
178178TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN SETRUM YANG MEMBAHAYAKAN DAN MERUSAK KELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN DIKELURAHAN PANDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 85 JO ASAL 9 UU NO.45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebgian besar wilyahnya adalah perairan, memilik aneka sumber daya alam yang belimpah seperti, tambang minyak mutiara, dan ikan.2022vii, 84NONE
179179TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIWILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepolisian negara republik indonesia memilik fungsi masing-masing salah satunya adalah propam, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya propam polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asa imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.202079NONE
180180ANALISA HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Bahwa sebelum UU PSK dibuat, perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan menurut KUHAP. Peengaturan dalam KUHAP bersifat sangat umum sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban sering tidak memadai rasa keadilan terhadap pihak saksi dan korban.2020v, 88NONE
181181TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN UNGARAN NOMOR : 62/PID.SUS/2018/PN.UNRKesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana dibidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsung-kan kehidupanya dengan baik.2020vi, 92NONE
182182TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ADAT BOBOT DIMASYARAKAT DESA WARU, KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil'alamin) memiliki sifat mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan.2023viii, 140NONE
183183PENANGANAN BARANG SITAAN NEGARA (BASAN) DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (BARAN) YANG OVER STAYING DI RUPBASAN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN PASAL 26 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG SITAAN NEGARA Lahirnya rumah penyimpanan benda sitaan negara berdasarkan amanah kitab undang-undang hukum acara pidana, dimaksudkan untuk terciptanya suatu instansi yang berkompetensi untuk mengelola dan menyimpan benda sitaan.2022III, 67NONE
184184PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIANA DEFACING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKDimana dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana mengubah tampilan web atau defacing berdasarkan pasal 49 JO. Pasal 33 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; serta (2) bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan pengadilan negeri uunaha nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh.2022ix, 81NONE
185185TINJAUAN YURIDIS HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Korban menurut pasal 1 butir 3 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penganiayaan adalah penyiksan yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani.2021ix, 70NONE
186186TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN CV.KALILA PUTRA UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN AULA DAN RUMAH DINAS CAMAT KALIJATI DALAM KAITANNYA DENGAN ADENDUM DAN INGKAR JANJI BERDASARKAN KUH PERDATA Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pemborongan antara pemerintah daerah kabupaten Subang dengan CV.Kalila Putra adalah sesuai ketentuan dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu harus ada kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab atau causa halal. 2022vii, 82NONE
187187TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI MANA PASAL 374 JO PASAL 55 AYAT 910 KE 1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) Surat dakwaan dalam proses pidana adalah dasar hukum bagi hakim dalam melakukukan pemeriksaan persidangan, ia merupakan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut ilmu yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan kasus yang diperiksa.2022iv, 86NONE
188188EKSISTENSI BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANAPenelitian ini meneliti terkait satu kasus yang kental dengan alat bukti petunjuk yakni putusan pengadilan tinggi jakarta nomor:393/PID/2016/PT.DKI tahun 2017, pada kasus ini sebelumnya jaksa sudah pernah menolak bukti yang dihadirkan oleh pihak penyelidik polda metro jaya (Kepolisian daerah metropolitan jakarta raya).2022v, 80NONE
189189TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG2021NONE
190190IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUKA DAN TAHANAN PENDAMPING (TAMPING) DILEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DITINJAU DENGAN PERATURAN MRNTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.7 TAHUN 2013. STUDI DILAPAS KELAS IIB INDRAMAYUSistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitas sosial. Karena hal tersebut sistem pelaksanaan bagi pelaku tindak pidan prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari.2022viii, 101NONE
191191TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NRKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 295 /Pid.Sus/2021/PN,IdmPasal 114 ayat (1) undang-undang narkotika diatas menunjukkan bahwa hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.2022v, 80NONE
192192TINJAUAN YURIDS NORMATIF PEMBATALAN PERJANJIAN LSAN SEPIHAK TERHADAP HAK CIPTA KEPEMLIKAN POTRET DIKAITKAN DENGAN PASAL 1226CKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PEDATA Menelitik begitu pentingnya aspek perlindungan hasil karya atau cipta seni maka seharusnyalah pengaturan perlindungan terhadap seni hasil potret dapatlah diutamakan terkait perijinan edar yang harus tercantumkan dalam bentuk baku peraturan dan perjanjian antara para pihak. 2022iv, 80NONE
193193TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN HAK BURUH MENGENAI UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJAUpah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di indonesia.2021vii, 122NONE
194194TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP AKIBAT HUKUM PERCERAIAN YANG TIDAK DICATATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia yang telah menjadi takdir Allah. Sebagai akifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut hukum islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama.2022x, 134NONE
195195PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNANG-UNDANG NOMOR 35TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Anak sebagai pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual. Dewasa ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.2022vi, 88NONE
196196TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN TOKO MODERN DI INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRAISIONAL DAN PNATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 2022iv, 62NONE
197197TINJAUAN YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN YANG MEMUAT PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASEPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia di tinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (UUAAPS), terutama yang bersangkut paut mengenai kriteria sengketa yan diselesaikan diluar pengadilan melalui Badan Arbiirase Nasional Indonesia.2022106NONE
198198PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENANGANAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU Rangkaian proses pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pencurian sering kali tersangka mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan oleh oknum kepolisian, dengan alasan untuk memperlancar proses introgasi verbal dan mempermudah jalannya proses pemidanaan, akan tetapi sesungguhnya tersangka berhak untuk diperlakukan dengan baik sebab adanya asas praduga tak bersalah atau presumption of innoncence.2020v, 66NONE
199199TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL LAS VEGAS KARAOKE Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internel yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menepuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.2022vii, 78NONE
200200ANALISA KEDUDUKAN HUKUM TERKAIT ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERDATATransaksi jual beli sayognya terdapat suatu perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, kesepakatan antara dua belah pihak mengenai harga jual beli Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) adapun pembayaran pada tanggal 28 desember 2018, dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sementara pembayaran pelunasan tanggal 3 januari 2020 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)2021viii, 74NONE
201201TINJAUAN YURIDIS EKSEKUTIF TERHADAP KREDIT MACET PADA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINANPeran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu salah satunya adalah dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha sejenisnya.2021viii, 68NONE
202202TINJUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRO DEO/ PRO BONO PUBLICO KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUMDisahkannya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak terlepas dari aspirasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta lembaga bantuan hukum (LBH).2023iv, 91NONE
203203IMPLIKASI TERHADAP TIDAK DISAHKANNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHRancangan peraturan daerah disahkan atas persetujuan antar dua lembaga pemerintahan yaitu DPRD dan bupati, lalu bagaimana apabila dalam proses pengesahannya terjadi disharmonisasi antar lembaga oleh salah satu dari lembaga tersebut.2023vii, 84NONE
204204TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.80/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA JKT PUSATPermasalahan pada kasus ini adalah persamaan merek pada pokoknya atau pada keseluruhannya, muhammad adi mulya pranata selaku pemilik sah merek "ERG" mengajukan gugatan kepada muhammad sadad selaku pemilik sh "ERIGO".2023iv, 64NONE
205205TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK WARIS DARI ORANG TUA YANG NON MUSLIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatis dengan meneliti data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian melakukan suatu analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.2023v, 77NONE
206206TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN OBYEK TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMPerbuatan melawan hukum adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam pasal 1365 sampai 1380 kitab undang-undang hukum perdata perikatan menjelaskan2023vii, 83NONE
207207PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIKUASAI OLEH PENJUAL BERDASARKAN STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYUKasus yang dikaji ini bermula suyanto asmita telah melakukan jual beli atas sebidang tanah sawah dan bangunan melalui PPAT fahrudin hamdi melalui kantor pertahanan kabupaten indramayu dan telah terbitsertipikat hak milik atas nama suyanto asmita.2023vii, 96NONE
208208TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN SERTIFIKASI HAK MILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR Dimana dalam penelitian ini membahas mengenai dua sub masalah yaitu (1) Bagaimana proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan2023vii, 99NONE
209209ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA MANTAN PENJABAT KUWU BABADAN DENGAN KUWU BABADAN KECAMATAN SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU MENGENAI PERMASALAHAN MASA GARAPAN TANAH BENGKOK TAHUN 2021 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29 .3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DAN TANAH TITISARA PADA TAHUN 2021PERPUS-74201052109222023SKRIPSI 742012SKRIPSI
210210PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN MENGENAI GUGATAN KEPAILITAN INVESTASI BODONG YANG DILAKUKAN OLEH AFILIATOR APLIKASI TRADING BINARY OPTION BINOMO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG penelitian ini membahas mengenai pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan afiliator binary option2023vi, 66NONE
211211IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSAYARAT KEPADA NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 (STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU) sistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitas sosial. Karena hal tersebut sistem pelaksanaan bagi pelaku tindak pidana prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari2023x, 66NONE
212212TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI BERDASARKAN PASAL 171 KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA NOMOR 1398/Pdt.G/2021/PA.IM.)hukum waris yang berlaku di indonesia ada tiga yakni : hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata2023v, 100NONE
213213TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI SENGKETA PERJANJIAN GADAI GANTUNG SAWAH MENGENAI TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.GS/2021/PN Idm)hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum2023vii, 135NONE
214214IMPLEMENTASI PENEMBAKAN DITEMPAT PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022PASAL 18 AYAT 1 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIApelaksanaan tugas anggota kepolisian terkadang menggunakan kekuatan dari luar tubuh yaitu dengan senjata api, kepemilikan senjata api menurut hukum2023iii, 65NONE
215215TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) BERDASARKAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIKberita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. 2023vii, 61NONE
216216ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN TERUS MENERUS SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR: 0478/Pdt.G/2020/PA.Im.tujuan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan di antara keduanya, tidak ada lagi keharmonisan dan selalu ada pertengkaran terus menerus, hal terseut tidak lagi sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah2023v, 73NONE
217217IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) OLEH KEPALA DESA KEDOKANGABUS KECAMATAN GABUS WETAN KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA penelitian yang berjudul "Implementasi politik hukum rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) oleh kepala desa kedokangabus kecamatan gabus wetan kabupaten indramayu dikaitkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa". Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul di desa kedokangabus, dimana rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) harus sesuai dengan arah politik hukum untuk membuat atau menyusun suatu rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes)2023iv, 101NONE
218218ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO. : 121/Pid.Sus/2022/PN Idm Pada Tahun 1979, Majelis Umum PBB membuat rumusan Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) dan akhirnya pada tanggal 20 November 1989 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan2023vi, 123NONE
219219TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI ATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNGANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Sebagai Aturan Pelaksana Tentang Peraturan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah"2023v, 101NONE
220220ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINGARAJA KECAMAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESABadan Permusyawaratan Desa Merupakan Lembaga Perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 Undang-Undang NOMOR 6 Tahun 2014 tentang Desa.2023iv, 73NONE
221221KEWENANGAN KEPOLISIAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGMenurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 TPPO Merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, ata penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,pemalsuan, penipuan,penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.2023v, 62NONE
222222HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT FAERAH TERHADAP KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TERPILIH DALAM PILKADA TAHUN2020Penilitian ini dilatarbelakangi oleh pengamat penulis mengenai tindak dilibatkannya Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu periode 2021-2026 dalam penyelengaraan pemerintah Kabupaten Indramayu.2023VII, 74NONE
223223ANALISIS STATUS HUKUM PERKAWINAN TERHADAPINDAHAN AGAMA SUAMI BERDASARKAN KOMPLILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNGANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINANUndang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan dalam pasal 2 bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dalam Kopilasi Hukum Islam juga pada Pasal 44 bahwa seseorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.2023v, 76NONE
224224TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENCABUTAN HAK CIPTA ATAS APLIKSI CXM BERDASARKAN PASAL 97 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 60/PDT,SUS-HAK CIPTA/HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PSTHak cipta adalah sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual HAK dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri, sedangkan dalam arti Hak cipta Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.2023vi, 73NONE
225225TINJAUN YURIDIS NORMATIF MENGENAI EKSEKUSI AGUNAN DI DESA SIDAMMULYA KECAMATAN BONGAS INDRAMAYU AKIBAT KELALAYAIN MEMBAYAR KEWAJIBAN HUTANG KEPADA BANK BRI BERDASARKAN PASAL 1131 KUHPERDATA (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/pdt.G/2019/PN.Idm)Utang seringkali menjadi sumber pendanaan untuk Keperluan usaha atau Keperluan-Keperluan lain yang mendesak.2023viii, 75NONE
226226TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIYAYAAN PROYEK PEKERJAAN REHABILITAS JALAN DI DESA BABAKAN JAYA KEC.GABUS WETAN BERSADARKAN PASAL 1328 KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU (NO: 18/PDT.G/2022/PN.IDM)Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Wanpresentasi Dalam Perjanjian Pembiyaan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Di desa Babakan Jaya Kec. Gabus Wetan Berdasarkan Pasal 1328 Kuh Pedata Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu (No: 18/Pdt.G/2022/Pn.Idm.2023v, 72NONE
227227TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN 363 AYAT (1) ANGKA 5 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR : 47/PID.B/2020/PN.IDMTindak pidanan pencurian merupakn gejala sosial yang di hadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan tidak dapat menanggulanginya melainkan hanya mengurangi intensitasnya,perkembangan kejahatan meningkat karena terjadinya kesenjangan sosial atau faktor kemiskinan serta kesadaran hukum oleh masyarakat atau pelaku kejahatan, pencurian dengan pengrusakan adalah termasuk unsur perbuatan pencurian dengan pemberatan karena mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok di tambah dengan lain-lain unsur.2023vi, 84NONE
228228TINJAUIAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN REKONVENSI DALAM SENGKETA PERTAHANAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 69/Pdt.G/2021/PN.Idm)Gugatan rekonvensi menurut peraturan Perundang-Undang harus di ajukan sesuai dengan dasar hukum gugatan rekonvensi yang di atur dalam pasal 123 a dan pasal 123 b HIR.serta di atur dalam pasal 157 dan pasal 158 RBG.2023v, 89NONE
229229ANALISIS YURIDUS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG KOSMETIK MS GLOW DAN PS GLOW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ( Studi Khusus pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/2022/PN Niaga Mdn)Pada era perdagangan bebas dewasa ini, merek merupakan suatu bisnis dalam perdagangan modern.2023vii, 131NONE
230230ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PERKAWINAN Perjjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibangun antra calon suami dan istri yang memproteksi hak kewajiban masing-masing serta mengatur tentang bagaimana pembagian harta kekayaan mereka apabila terjadi perpisahan baik yang diakibatkan oleh perceraian maupun karena kematian.2023vi, 118NONE
231231IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGEDALIAN PENCEMARAN AIR DIHUBUNGKAN DENGAN USAHA RUMAHAN (HOME INDUSTRI) IKAN ASIN DESA PABEAN UDIK KECAMATAN INDRAMAYU Pesatnya perkembangan industri dan peningkatan jumlah penduduk telah memicu penggunaan air baik berupa tanah maupun air permukaan untuk keperluan domestik,industri PLTA,irigasi,dll.2023v, 71NONE
232232ANALISIS PENERAPAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR ANTARA YUNTENG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO.34/PDT.SUS-MEREK/2021/PN NIAGA JKT.PST Sebuah merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dari daftar umum merek.2023vii, 84NONE
233233ANALISIS YURIDIS TERHADP KEWENANGAN LEMBAGA YANG MENGELUARKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI HUBUNGKAN DENGAN ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA Labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman sangat diperluka demi terciptanya ketentraman batin dalam masyarakat dalam hal ini perananan dari lembaga yang berwenanang yaitu Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal sangat dia dan minuman yang beredar di masyarakat aman terjaga kehalalannya. 2023vi, 84NONE
234234ANALISIS YURIDIS WANPRETASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 34/Pdt.G/2019/PN.Idm.Wanpresentasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.2023v, 77NONE
235235ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIANSesuai dengan UU Perkawinan,bahwa jika suami-istri telah bercerai, maka kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anak tetap kewajiban mereka berdua suami saja dan istri.2023v, 82NONE
236236TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUKUM PENCIPTA SKETSA TUGU SELAMAT DATANG YANG DIGUNAKAN OLEH GRAND INDONESIA MALL SEBAGAI LOGO TANPA IZIN DARI PEMILIK HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 40 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PSTPada masa kini manusia semakin menghargai suatu karya seni, bahkan tidak sedikit yang menggunakan karya seni sebagai mata pencaharian utama mereka sehingga karya seni dianggap sesuatu yang harus dilindungi.2023viii, 84NONE
237237TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM STATUS HAK MILIK TANAH DESA SALAM DRAMA KECAMATAN ANJATAN BERDASARKAN PASAL 3 UU NO 2 TAHUN 1960 POKOK AGRARIA (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.IdmPerbuatan melawan hukum dapat diartikan tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karenaundang-undang atau perbuatan yang bertenntangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.2023vii, 80NONE
238238PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE TOGEL BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NONOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan PN Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Idm)Judi merupakan sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.2023iii, 89NONE
239239ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBAKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 251/PID.B/2021/PN IDMTindakan penganayaan merupakansalah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan masyarakat, berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi yaitu seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh sehingga mengyebabkan cacat fisik dan meninggal dunia. 2023viii, 84NONE
240240TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA GONA-GINI AKIBAT PERCERAIAN SUAMI ISRTI MENURUT PASAL 35 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA DIPERBARUI DALAM UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NO. 5619/Pdl.G/2022/IMHarta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selamaperkawinan di luar hadiah atau warisan.2023viii, 66NONE
241241TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPERDATAAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN MELALUI PERDAMAIAN Upaya keperdataan atau mediasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas pada saat ini lebih menojol sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi maka akan menggurka ancaman pidananya.2023vi, 89NONE
242242ANALISIS STRATEGI PENYELENGGARAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DPT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUMKomisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselengarakan oleh suatu komisi pemilihan Umum yang bersifat nasional,tetap mandiri.2023ix, 125NONE
243243TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI INDRAMAYU PERIODE 2016-2021 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus/Tpk/2020/pn.bng)Gratifikasi adalah suatu pemberian,imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah.2023v, 117NONE
244244TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGUASAAN TANAH SAWAH TANPA HAK DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 10/Pdt.G/2022/PN.IdmPermasalahan tanah yang terkaitan dengan hak kepemilikan saat begitu beragam,salah satu contoh permasalahan terkait tanah adalah penguasaan tanah tanpa hak, merupakan perbuatan mengambil hak dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menepati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya.2023vii, 92NONE
245245TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI DALAM SENGKETA TANAH DIKAITKAN DENGA PASAL 164 HIR DAN 1866 KUHPERDATA ATAU BERGELIJK WEETBOOK (BW) (STUDI KASUS KEPUTUSAN NOMOR 53/Pdt.G/2021/PNidm)Hukum pembuktian perkara perdata termuat dalam HIR (Heriziene indonesische Reglement) berdasarkan pada pasal 1866 KUH perdata/pasal 164 HIR,alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan,bukti saksi,persangkaan,pengakuan dan sumpah.2023vii, 69NONE
246246TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI PADA ARISAN ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK ( NOMOR 22/Pdt.G.S/2021/PN.Njk)arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk di undi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama.2023vii, 85NONE
247247TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH YANG TERJADI DI DESA JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 49/Pdt.G/2020/PN.Idm DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAdalam hukum positif di indonesia kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad).2023vii, 123NONE
248248TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IMPORT (PAKAIAN BEKAS) MENGGUNAKAN MEDIA INSTAGRAM @DODOLAN.THRIFSHOP MENURUT PERMENDANG NOMOR 40 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPORT DAN BARANG DI LARANG IMPORTberdasarkan peraturan mentri perdagangan (permendag) republik indonesia nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang eksport dan barang dilarang import. Alasan pelarangan import pakaian bekas ini " pakaian bekas impor bepotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.2023v, 114NONE
249249ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIFpada tahun 2004, meningkatnya resiko kematian akibat kecelakaan lalu lintas, mendorong world health organization (WHO) untuk membuat laporan tentang pencegahan akibat kecelakaan lalu lintas dalam buku riset" world reporton road trafic injury prevention" dengan statik global kematian akibat kecelakaan lalu lintas menepati peringkat ke 9 (sembilan) serta di perkirakan pada tahun 2020 akan mengalami peningkatan ke peringkat 3 (tiga) global fatalitas kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia.2023xi, 139NONE
250250ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU SEBAGAI PELAKU YANG BERSTATUS JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAKAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN UNDANF-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANpenelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kepada pelaku yang bersetatus justice collaborator dalam upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana dan keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana setelah bersetatus justice collaborator.2023vii,86NONE
251251TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG WANPRESTASI PEMBAYARAN UTANG DALAM SURAT PERNYATAAN TITIPAN UANG DENGAN JAMINAN TANAH SAWAH BERDASARKAN PASAL 1320 DAN PASAL 1243 KUHPERDATAWanpresentasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah ditentukan.2023ix, 97NONE
252252TINJAUAN YURIDIS TERHAFDAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DILAKUKAN BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU (NOMOR 16/PID.B/2022/PN/IDM)tindak pidana kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik, 2023viii, 83NONE
253253ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU NOMOR 93/Pid.B/PN.Bbu.JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 463K/PID-SUS/2019Penelitian yang berjudul Analisis Tindak Pemerasan Melalui Media Elektronik dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 93/Pid.B/PN.Bbu. Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2024viii, 80NONE
254254TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PN INDRAMAYU NOMOR 121/Pid.Sus/2022/PN IdmKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga 2024iv, 73NONE
255255TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DLAM PEMILIHAN KEPADA DESA DIKAITKAN DENGAN PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2021/PN SosPerkembangan tindak pidana pemalsuan surat tentunya sangat berkembang salah satunya adalah pemalsuan surat keterangan ijazah SD untuk pendaftaran kepala desa. Seperti yang terjadi di Desa Sidanga Halmahera Tengah. Bahwa dalam peristiwa pemalsuan ijazah SD2023V, 68NONE
256256TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Penelitian perlindungan dan pemulihan tindak pidana terorisme dilatarbelakangi sebagai salah satu upaya efektifitas penerapan pemulihan tindak pidana terorisme. Fenomena yang terjadi menunjukkan tindak pidana terorisme berpengaruh kepada stabilitas dan kredibilitas bangsa Indonesia sendiri2024v, 79NONE
257257PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN PENJUALAN ONLINE DIHUBUNKAN DENGAN PASAL 378 KUHP JO PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG ITEKejahatan yang sering terjaadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macm produk penjualan yang dijual2022v, 72NONE
258258PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA ATU MENINGGALNYASESEORANG OLEH PENGOBAT TRADISIONAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATANUpaya kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui empat pendekatan yaitu promotif, preventif , kuratif, dan rehabilitatif.2024ii, 88NONE
259259TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAKekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan rumah tangga, sebagaimana dikonsepsikan pada pasal 1 undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.2020iv,101NONE
260260TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BERDASARKAN PASAL 303 AYAT (1) ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMER 304/pid.B/2022/PN/.IdmPerjudian secara sosiologis merupakan pelanggaran norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang mana setiap perilaku menyimpang dalam setiap perilakuyang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai perbuatan tercela.2024vi, 86NONE
261261ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASRKAN UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKPengembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di indonesia saat ini maaraknya judi online melalui website dalam beberapa tahun terakhirsangat masif yang dilakukan berbagai tingkatan masyarakat.2024vii, 69NONE
262262TINJAUN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASRKAN INSTRUKSI PRESIDEN. NOMER 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 97 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 5135/PDT.G/2021/PA.IDM)Hasil penelitian ini merujuk pad mekasnisme perolehan hak atas tanah timbul di kabupaten indramayu sampai saat ini masih berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.2024ii,75NONE
263263ANALISIS HUKUM TENTANG HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DIMASA COVID -19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHU 20023 TENTANG KETENAGAKERJAANPenelitian ini membahas tentang permaslahan hak-hak dan perlindungan hukum tenaga kerja setelah pemutusan hubungn kerja (PHK) pasca covid-192023ii,63NONE
264264UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDARAKAN UNDNAG-UNDANG NOMER 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKPelindungan hukum kekerasan terhadp anak dimulai sejak kandungan hingga setelah kelahiran. Seiring berjalanya waktu anak memerlukan perlindungan khusus terutama ketika berada dilingkungan yang potensial untuk kekerasan seksual.2024v, 82NONE
265265TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN ALTERNATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PERADILAN NEGERI CIREBON NOMER 48/PD.SUS/2021/PN.CRBNNegara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum . Arti yang terkandung sebagai negara hukum adalah bahwa dalam penyelengaraan suatu negara dan pemerintahan serta dalam penyelesai masalah dalam suatu masyarakat hrus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.2024vi, 93NONE
266266TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAIMANA PASAL 347 JO PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.291/PID.B/2021/PN.SBG)Surat dakwaan dalam proses pidana adalah unsur hukum bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan persidangan, ia merupalan pedoman bagi proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum yang berlanjut dengan surat tuntutan dan merupakan dasar bagi terdakwa dari kedua tahapan tersebut hakim akan menyatakan pendapat tentang kasus yang diperiksa2023iv, 85NONE
267267TINJAUAN YURIDIS TENTANG REMISI TINDAK PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 2/PID.SUS-ANAK /PN.BDG)Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti data skunder sebagai bahan dasar menelti, kemudian melakukan suatu analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literaturyang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang remisi tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur2024ii, 83NONE
268268TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH JAMINAN HUTANG BANK PERKREDITAN ARTHA MARGAHAYU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKING NOMER 30/PDT.G/2020/PN.BKN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.Janinan dalam perjanjian hutang piutang diberikan debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu hutang.khusus jaminan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, amka dapat digunakan sebagai jaminan .2023viii, 112NONE
269269TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAlembaga manajemen kolektif berdasrkan ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta berhak mengelola hak ekonomi cipta.2020vii, 77NONE
270270PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU TABRAK LARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANJika merujuk pada pasal 312 uu LLAJ maka setiap orang yng mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melapor kecelakaan lalu lintas sebagaimana pasal 231 ayat 1 tanpa alasan yang patut didenda dengan penjara 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-2024iv, 78NONE
271271PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WRGA NEGARA ASING DITINJAU DARI PASL 113 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2011 TETENG KEIMIGRASIAN.tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan lintas negara yang menyebabkan penyebaran kejahatan narkotika.2024v, 84NONE
272272TINJAUAN YURIDIS NORMATIF AKIBAT PERCERAIAN KARENA ADANYA PIHAK KE 3 BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN PUTUSAN HAKIM NOMER 3526/PDT.G/2020/PA.IMAnalisis putusan majelis hakim nomer 3526/pdt.g/2020/pa.im. Peneliti pada dasarnya dilatarbelakangi oleh suatu gugatan perceraian di pengadilan.2023vii, 85NONE
273273ANALISIS YURIDIS PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.Pada dasarnya, pembentukan daerah dapt berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.2019v, 66NONE
274274ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN SATUAN BRIMOB POLDA JABAR DALAM KERUSUHAN MAS DAN PENGENDALIAN ANTI ANARKIS DIHUBUNGKAN DENGAN PROTAP KAPOLRI NOMER 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN ANARKIPenelitian ini menganalisis mengenai permasalahan tentang peran satuan brimob dalam penanganan kerusuhan masa dan penanggulangan masa anarkhis yang pada praktiknya dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum bahkan menimbulkan korban jiwa.2023iii, 108NONE
275275PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA KASUS BUDI SAID MELAWAN PT ANTAM BERDASRKAN PASAL 1367 KUHPERDATA DAN UNDANG -UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.1666 K/PDT/2022)Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagimana penerapan business judgement rule oleh direksi yang menjalanjan suatu fungsi kepengurusan sebuah perseroan dan perlindungan hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan.2023viii, 86NONE
276276TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP PESERTA DIDIKA DENGAN PELAKU GURU ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.144/PID/SUS/2016/PN.IDMguru adalah unsur penting yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Jika guru berkualitas baik, maka pendidikanpun anak baik.2019vii, 120NONE
277277TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA PELAKU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMER : 97/PID/C/2018/PN.IDM DAN 106/PID C/2018/PN.IDMSalah satu peraturan daerah yang menentukan pidana denda sebagai sanksi pidana adalah perda kabupaten indramayu nomer 7 tahun 2005 tentang pelanggaran minuman beralkohol di kabupaten indramayu.2020I, 62NONE
278278TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG DIAKIBATKAN MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI YANG MENGAKIBATKAN MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDADARKAN PASL 310 UNDANG -UNDANG NOMER 12 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.penggunaan smartphone merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus disikapi dengan bijak. Kurang bijaknya pengemudi yang menggunakn smartphone saat mengemudi dapat mebahayakan keselamatan dirinya ataupun pengguna jalan lain.2021iii, 63NONE
279279TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK PADA KOMPUTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK ""tidak ada abstract""2015vi, 75NONE
280280PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGENDALIAN MASSA YANG BERSIFAT AGRESIF BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIANPenelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktronal dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang merujuk pada penggunaan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis data berdasarkan pendekatan kualitatif2019iii, 64NONE
281281TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP LAGU DAERAH (TARLING) DI INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTADapat disimpulkan bahwa dari pencipta lagu tarling yang dijadikan objek peneliian tidak ada satupun lagu mereka yang didaftarkan kepemilikan hak ciptanya di Kementrian Hukum dan HAM, dengan berbagai alasan dari para pihak pencipta atau pemegang hak .202069NONE
282282TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR DARI BENTUK-BENTUK PEKERJAAN YANG TERBURUK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANBerdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dengan menitikberatkan pada tenaga kerja anak yang berada dalam status pekerja dalam hubungan kerja, bagi tenaga kerja anak di luar hubungan kerja secara hukum belum dilindungi maksimal, karena menungu peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis dalam pencegahan, perindungan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.2020ix, 87NONE
283283TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVONSI DAN KABUPATEN/KOTAPembangunan pariwisata di Kabupaten Indramayu tidak dapat lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan karena Perda dimaksud tidak mengatur pengembangan pariwisata sehingga perlu adanya perangkat hukum yangkhusus mengatur pembangunan pariwisata di Kabupaten Indramayu yang berpedoman pada Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provonsi dan Kabupaten/Kota2017v, 70NONE
284284ANALISIS YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI TERHADAP KONSUMEN ATAS KELALAIAN DALAM MENGIRIM BARANG YANG CEPAT KADALUARSA BERDASARKAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENBerdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan: (1) Tanggung jawaban perusahaan jasa ekspedisi terhadap konsumen atas kelalaian dalam mengirim barang yang cepat kadaluarsa harus berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) Untuk konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk mendapatkan ganti rugi.2020ix, 76NONE
285285PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PUSKESMAS RAWALO DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 2 TAHUN 2013Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk melakukan pendekatan masalah penerapan sanksi administratif yang kemudian didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Peraturan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2021xi, 94NONE
286286TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGKUTAN UMUM ELF BERDASARKAN PASAL 192 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPERDATA"""tidak ada abstract""2002iii, 121NONE
287287TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBAB BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKMetode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode analisis deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penyajian data, dan analisa data.2020iv, 84NONE
288288PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DALAM BENTUK VIDEO DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTADalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum hak cipta dalam bentuk video di internet berdasarkan Undsng-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam proses penegakkan hukum hak cipta terdapat dengan jelas sanksi bagi pelanggar hak cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta yang ada Kitab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.2019rtyNONE
289289TINJAUAN YUR IDIS AKTIF TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN TERHADAP DRIVER OJEG ONLINE ATAS LAYANAN PEMESANAN MAKANAN DAN MINUMAN ( GO-FOOD ) DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATAJual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seiring berkembangnya teknologi, sa at ini munculah jual beli online.fituro go-food merupakan sistem jual beli online berbasis aplikasi gojeg yang menawarkan jasa pesan dan antar pembelian makan dan minum kepada pembelinya 2020vii,116NONE
290290ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN PT PERTAMINA PERSERO DENGAN PT. TUGU PRIMA PERKASA (Subkontraktor) UNTUK PEMBANGUNAN EPC NEW EFFLUENT WETER TRETMENT PLANT PROJECT DI BALONGAN INDRAMAYU DALAM KAITANNYA DENGAN ADDENDUM DAN INGKAR JANJI BERDASARKAN KUH PERDATA Dalam pelaksaan perjanjian pemborongan ,pemenang lelang merupakan penawar terendah. Namun tidak semua pemborong dengan penawaran terendah yang memenangkan proses tender. Hal ini didasarkan pihak pemberi pekerjaan borong (bauwher) melihat harga yang ditawarkan dianggap tidak wajar dan juga untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan. kontraktor bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan proyek sesuai dengan persyaratan teknis bahan, mutu dan waktu yang telah ditetapkan oleh pemberi tugas dan disetujui oleh pihak kontraktor dan di tuangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.2020v,119NONE
291291TINJAWAN YURIDIS PENGGUNA KERETA WISATA ODONG-ODONG DI KAITKAN DENGAN PASAL277 DAN 281 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO, 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI INDRAMAYU YANG NOMOR; 34/Pid.C/2017/PN.IDMKetertiban lali lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya.untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masarakat dapat menanggetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.2019iii,67NONE
292292TINJAWAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP STATUS HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI KEWARGA NEGARAAN GANDA (DAUL CITIZENSHIP) DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGA NEGARAANEra globalisasi ini menuntut sebuah arus pemikiran yang universal,dampak dari pola pemikiran tersebut adalah akuturasi sebuah tindakan dan sikap terhadap pilihan hidup,salah satunya adalah perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi oleh subjek hukum antara WNI dan WNA, outputnga adalah melahirkan anak yang memang hauslah memiliki status kewarga negaraan terkait ini adalah terdampak kewarganegaraan ganda lmplementasi kewarganegaraan ganda terbatas ini masih baanyak juga persoalan- persoalan yang terjadi terutma terhadap anak2019v,55NONE
293293TINJAWAN YURIDIS TERHADAP IMFLEMENTASI PENGOLAHAN BARANG BUKTI KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGILAHAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPAAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA Instasi pemerintah tempat penyimpanan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baram) yaitu rumah penyimpanan benda sitaan negara (rubasan) keberadaannya cukup penting dalam kegiatan proses peradilan pidana. Melihat barang bukti yang disimpanan di rumbasan bermacam-macam,sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai barang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan yang selanjutnya dapat disimpan di rupbasan,dan sampai kapan barang-barang tersebut disimpan di rupbasan2020iv,121NONE
294294TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SIUP OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB.INDRAMAYU BERDASARKAN PASAL 13 PERDA NO.4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ,PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN '' OBYEK STUDY TOKO CIPTO GUDANG RABAT ''Pemelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menahami mekanisme dan implikasi dari penerbit surat izin usaha perdagangan(SIUP) oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten indramayu berdasarkan pasal 13 peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 7 tahun 2011 tentang perlindungan ,pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern ''obyek study siup toko cipto gudang rabat'' oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan pererizinan agar berjalan sesuai aturan2021iv,118NONE
295295TINJAUAN YURIDIS DESKRIPTIF PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIAPerkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.2019iv,76NONE
296296TINAN JAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 82/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA Jkt.PsTM Pada era ternologi saat ini, karya seniman sangatlah mudah untuk diakses bahkan secara gratis. Jika karya tersebut memang dipublikasikan secara gratis, tentu bukanlah sebuah masalah.namun bak dua sisi mata uang yang berdeda di balik kemudahan itu terdapat adanya kerugian dimana terkadang ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang meraup keuntungan dari karya yang seharusnya mendapatkan keuntungan finansial. pemahaman mengenai perlindungan hak cipta menjadi yang menyediakan lagu-lagu yang dapat diperdengarkan secara cuma-cuma tampa harus membayar sepeserpun kepada pencipta lagu tersebut bahkan malah dapat meraup keuntungan akan hal itu2020vi,78NONE
297297TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM FINTECH DIHUBUNGKAN KATA SEPAKAT PARA PIHAK SESUAI KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKPenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah ;(1) kapan terjadinya kata sepakat antara para pihak dalam pembuatan kontrak elektronik pengajuan pinjaman kredit daring sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan undang-undang ITE? (2) Bagai mana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman meminjam fintech dalam hal terjadi wanfestasi?.2020viii,121NONE
298298TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAKAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANKecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian,akan tetapi dalam praktek penyidikan dapat menghentikan proses hukum. Undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya2017iii,58NONE
299299TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HAK KONSUMEN TERHADAP KUALITAS AIR MINUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DI PERUMDA TIRTA DAARMA AYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji perwujudan konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PERUMDA Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu berdasarkan norma hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan harapan dapat menjadi tolok ukur keilmuan untuk pengembangan disiplin ilmu hukum dan kebijakan publik. metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif.2020viii, 61NONE
300300TINJAUN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ORANG YANG MENGEDARKAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 7 TAHUN 2011 JO PASAL 55 AYAT 1 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 582/PID.B/2013/PN.IMPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.2017v, 77NONE
301301TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH USIA 17 TAHUN YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN BERAKIBAT KEMATIAN DI KABUPATEN INDRAMAYUPenelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.2020ii, 82NONE
302302TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMILIK NAMA DOMAIN AKIBAT PENGGUNAAN SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKPenelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.2020ix, 89NONE
303303TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI ANAK PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATANTujuan pengkajian ini adalah mendapatkan konsep yang ideal terkait model pembinaan anak berbasis layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Pengkajian ini adalah pengkajian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum dengan metode analitis dengan interpretasi.2020vi, 87NONE
304304TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 395/PID.B/2019/PN.IdmPenegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian dihubungkan dengan perkara nomor 395/Pid.B/2019/PN.Idm, telah dilakukan oleh penegak hukum secara berkelanjutan. Dikarenakan dalam sisten peradilan pidana penegak hukum terdiri kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan berperan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.2020x, 80NONE
305305PENEGAKKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN UMUM YANG TIDAK LAIK JALAN DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPenelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran persyaratan kelaikan jalan yang lazim dilakukan angkutan umum di Kabupaten Indramayu dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan umum yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan jsalan menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.2019i, 88NONE
306306PERTANGGUNJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 12/PID.SUS.ANAK/2017/PIN.MJK.RIMAPERPUS-74201011511822019SKRIPSI 742012SKRIPSI
307307TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK (RESTITUSI) KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYUPERPUS-74201011514422019SKRIPSI 742012SKRIPSI
308308ANALISIS YURIDIS NORMATIF MONOPOLI PERUSAHAAN WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATPERPUS-74201011607022020SKRIPSI 742012SKRIPSI
309309TUJUAN YURIDIS PERATURAN MENTER NEGRI DALAM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)PERPUS-7420101150992-SKRIPSI 742012SKRIPSI
310310TINJAUAN YURIDIS PELAYANAAN TUGAS KUWU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INRDAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAH DESAPERPUS-74201011510322019SKRIPSI 742012SKRIPSI
311311TINJAUAN YURIDIS HAK GURU HONORER DALAM MENDAPATKAN UPAH DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSENPERPUS-74201011506722019SKRIPSI 742012SKRIPSI
312312TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGELAPAN BARANG INVENTARIS KANTOR DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR 481/Pid.b/2018/PN DpkPERPUS-74201011405922019SKRIPSI 742012SKRIPSI
313313TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KUWU DALAM PENGOLAHAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 1.A2 TAHUN 2015 TENTANG PENGOLAHALAAN KEUANGAN DESAPERPUS-74201011512622019SKRIPSI 742012SKRIPSI
314314PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI POLSEK JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYUPERPUS-74201011513622019SKRIPSI 742012SKRIPSI
315315PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIAPERPUS-74201011510122019SKRIPSI 742012SKRIPSI
316316ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEREK DAGANG GEPREK BENSU DENGAN I AM GEPREK BENSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR; 576 K/PDT.SUS-HKI/2020PERPUS-74201011603422020SKRIPSI 742012SKRIPSI
317317TINJAUAN YURIDIS TENTANG GANTI RUGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JAMAAH UMROH DENGAN PT FIRS TREVEL ATAS KEGAGALAN PEMBERANGKATAN UMROH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPERPUS-74201011606222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
318318TINJAUAN YURIDIS MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 DAN PASAL 311 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPERPUS-74201071714622019SKRIPSI 742012SKRIPSI
319319TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NO. 01.PEN.PID/2018/PN.IDM.PERPUS-74201011511422019SKRIPSI 742012SKRIPSI
320320TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 457/PID.SUS/2018/PN.IDMPERPUS-74201031620122019SKRIPSI 742012SKRIPSI
321321TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG STANDARISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DIHIBUNGKAN DENGAN HASIL INSPEKSI MENDADAK OLEH PEJABAT KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DI LAPAS SUKAMISKIN BANDUNGPERPUS-74201011505122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
322322TINJAUAN YURIDIS TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN DALAM PEREBUTAN HAK ASUH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus 070/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.Jo.Nomor: 0434/Pdt.G/2017/PA/Bdg)PERPUS-74201011611222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
323323TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 8/PID.Sus/2015/PT.MDNPERPUS-74201011405622020SKRIPSI 742012SKRIPSI
324324TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 04/PID.SUS/ANAK/2016/PN.IDMPERPUS-74201011616922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
325325TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) MENGAKIBATKAN TAWURAN ANTAR DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)PERPUS-74201011502222019SKRIPSI 742012SKRIPSI
326326TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK TERKAIT PENJUALAN ROKOK SECARA LANGSUNG OLEH SALES PROMOTION GIRL (SPG) TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKPERPUS-74201011612722020SKRIPSI 742012SKRIPSI
327327PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.. 18/PUU.XVII/2019PERPUS-74201011611922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
328328TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN TERUS MENERUS SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU NOMOR: 0478/Pdt.G/2020/PA.Im.PERPUS-74201031713522020SKRIPSI 742012SKRIPSI
329329TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) UNTUK MANTAN NARAPIDANA DIKAITKAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI RI NO.POL: SKEP/816/IX/2003PERPUS-74201011510722019SKRIPSI 742012SKRIPSI
330330TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPERPUS-74201011616222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
331331TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PU-VIII/2010PERPUS-7421011604222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
332332ANALISIS YURIDIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN (DEELENEMING) DALAM TINDAK PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 340 JO.55 AYAT (2) KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NO: 398/PID.B/2019/PN.IDMPERPUS-74201011608822020SKRIPSI 742012SKRIPSI
333333IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIANPERPUS-74201011615522020SKRIPSI 742012SKRIPSI
334334PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN STASIUN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) TERHADAP PENYALAHGUNAAN MESIN TAKARAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPERPUS-74201011600722020SKRIPSI 742012SKRIPSI
335335TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYELENGGARA JALAN BERDASARKAN PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPERPUS-74201011608322020SKRIPSI 742012SKRIPSI
336336TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA BERDASARKAN PASAL 300 AYAT 1 A KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAMAYUPERPUS-74201011511922019SKRIPSI 742012SKRIPSI
337337ANASIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA BERDASARKAN PASAL 27 UNDANG UNDANG RI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UANDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA NO.2615 K/Pid.Sus/2010PERPUS-74201031620022019SKRIPSI 742012SKRIPSI
338338TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) PASAL 27 AYAT 3 DI HUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO; SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI INDRAMAYUPERPUS-74201011513422019SKRIPSI 742012SKRIPSI
339339ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR; 372/K/2019 TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIANPERPUS-74201011615922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
340340TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAWANAN TERHADAP PERMOHONAN LELANG DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI INDRAMAYU NOMOR; 36/PDT.G/2019/PN.IDMPERPUS-74201011610922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
341341TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG ANTIK DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPERPUS-74201011611822020SKRIPSI 742012SKRIPSI
342342ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN PASEIN DI RUMAH SAKIT UMUM DALAM RANGKA MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PASEIN DAN DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANPERPUS-74201011603322020SKRIPSI 742012SKRIPSI
343343ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTITUSI BAGI KORBAN HUKUM TRAFIKING BERDASARKAN PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGPERPUS-74201011609222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
344344TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU PINJAMAN ONLINE YANG MEMUAT KLAUSULA EKSON ARASI DIJINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPERPUS-74201011602322020SKRIPSI 742012SKRIPSI
345345TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KABUPATEN INDRANAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS TERHADAP PENGIRIMAN PAKET POS DI KABUPATEN INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAPERPUS-74201011602922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
346346TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN MAJIKAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DIHUBUNGKAN DENGAB UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAPERPUS-74201011617422020SKRIPSI 742012SKRIPSI
347347TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI INDRAMAYU (Studi kasus nomor 34/pdt.G/2019/pn/idm)PERPUS-74201071411922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
348348TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NO; 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWINPERPUS-74201011617122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
349349TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUATAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUPSIDI DI WILAYAH HUKUM INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS MINYAKPERPUS-74201011512822018SKRIPSI 742012SKRIPSI
350350TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE SECARA ONLINE MELALUI ALTERNATIF PENELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETAPERPUS-74201011600522020SKRIPSI 742012SKRIPSI
351351TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPERPUS-74201011510622019SKRIPSI 742012SKRIPSI
352352TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BALAS DENDAM DALAM PENYEBARLUASAN MARERI PORNOGRAFI (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIALPERPUS-74201011615122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
353353TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI BAGI PENERBIT BUKU FIKSI YANGMEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAPERPUS-74201011608922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
354354TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM PENYEDIAAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMIKIMANPERPUS-74201011510022019SKRIPSI 742012SKRIPSI
355355TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PHISING DIBIDING PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKPERPUS-74201011604422020SKRIPSI 742012SKRIPSI
356356ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERBEDAAN MALPRAKTIK DENGAN KELALAIAN MEDIS SERTA BENTUK PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANPERPUS-74201011611622020SKRIPSI 742012SKRIPSI
357357TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI KEJAHATAN PENYALAH GUNAAN SENJATA API BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA APIPERPUS-74201071808322019SKRIPSI 742012SKRIPSI
358358TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEABSAHAN POLIS ASURANSI USAHA TANI PADI ANTARA KELOMPOK TANI BOJONG SARI DENGAN ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANIPERPUS-74201011605722020SKRIPSI 742012SKRIPSI
359359TINIAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN SURAT GHAIB DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A INDRAMAYU BERDASARKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 PERADILAN AGAMAPERPUS-74201011610822021SKRIPSI 742012SKRIPSI
360360TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR; 354/PID/2017/PT.BDG.)PERPUS-74201071808822020SKRIPSI 742012SKRIPSI
361361PELAKSANAAN QUICK RESPONSE YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN SABHARA DALAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PEMERIHARAAN KEAMANAN POLRI NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PATROLIPERPUS-74201011507922019SKRIPSI 742012SKRIPSI
362362TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN PASAL1576 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK) KETIKA TERJADI PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN DALAM PRAKTEK PELAKSANAANYAPERPUS-74201011619822020SKRIPSI 742012SKRIPSI
363363TINJAUAN YURIDIS NORMATIF ALIH PUNGSI RUMAH HUNIAN MENJADI RUMAH KOS DI KABUPATEN INDRAMAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOSPERPUS-74201011611122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
364364TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK TRUSMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAPERPUS-74201011607222020SKRIPSI 742012SKRIPSI
365365TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERCERAIAN DIDASARKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BEMORRDASARKAN PASAL 34,41 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PN NEGRI INDRAMAYU NOMOR 23/PDT.G/2015/PN.IDMPERPUS-74201031507522019SKRIPSI 742012SKRIPSI
366366TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAH GUNAAN,KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIALPERPUS-74201031620922020SKRIPSI 742012SKRIPSI
367367KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM MENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN1979 TENTANG EKSTRDISIPERPUS-74201011608722020SKRIPSI 742012SKRIPSI
368368ANALISA YURIDIS MENGENAI TIDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 665 K/PID/2013PERPUS-74201051714222019SKRIPSI 742012SKRIPSI
369369TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR KLAIN NASABAH PT BUMIPUTERA INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.06/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAAN REASURANSIPERPUS-74201011606622020SKRIPSI 742012SKRIPSI
370370TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TNDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS SABUNG AYAM DI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PASAL 303 BIS AYAT(1)KE 2KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI LAMONGAN NO; 382/PID.B/2012/PN.LMG.PERPUS-7420101120822017SKRIPSI 742012SKRIPSI
371371TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974PERPUS-74201011304922017SKRIPSI 742012SKRIPSI
372372IMPLEMENTASI PUTUSAN VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR; 936/PDT/G/2019/PA.IM)PERPUS-74201011608022020SKRIPSI 742012SKRIPSI
373373ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENAN PASAL 109 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 76 KUHPPERPUS-7420101160012020SKRIPSI 74201SKRIPSI
374374TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI INDRAMAYU NOMOR;26/PID.B/2019/PN IdmPERPUS-74201031620222019SKRIPSI 742012SKRIPSI
375375TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NO;149/PID.B/2012/PN/BKN TENTANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGANPERPUS-74201010900522014SKRIPSI 742012SKRIPSI
376376TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PERDILAN PIDANAPERPUS-74201051713922019SKRIPSI 742012SKRIPSI
377377ANALISIS YURIDIS NORMATUF MENGENAI TINDAK PIDANA TERORIS DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIAPERPUS-74201011513222019SKRIPSI 742012SKRIPSI
378378PERLINDUNGAN HUKUH PENULIS BUKU ATAS PENGGANDAAN BUKU ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTAPERPUS-74201011612122020SKRIPSI 742012SKRIPSI
379379TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SIDOARJO NOMOR 261/PID.SUS/2018/PN.SDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIANPERPUS-74201011610622020SKRIPSI 742012SKRIPSI
380380IMPLEMENTASI PERLINDUNAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG(STUDI KASUS PEMBINAAN KORBAN TRAFFICKING DI YAYASAN KUSUMA BONGAS INDRAMAYUPERPUS-74201011606922020SKRIPSI 74201SKRIPSI
381381PELAKSANAAN PRINSIF KEMITRAAN ANTARA BHABINKAMTIBMAS DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK GABUS WETAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKATPERPUS-7420101151392019SKRIPSI 74201SKRIPSI
382382TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERIZINAN DAN KETIDAKTAATAN AIRSSOFT GUN DAN AIR GUN DI KALANGAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERKAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS AIRSOFT GUN DAN PAINTBALLPERPUS-74201011412822019SKRIPSI 742012SKRIPSI
383383TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EKONOMI PENIMBUNAN PUPUK BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1088 K/Pid.Sus/2009)PERPUS-74201011411022018SKRIPSI 742012SKRIPSI